Perpustakaan Masih Dipandang Sebelah Mata

Oleh  :  M. Ainun Najib

Seiring kemajuan dan perkembangan di bidang informasi seperti sekarang ini, harusnya membawa dampak perubahan yang positif bagi perkembangan perpustakaan di Indonesia. perpustakaanlah yang kemudian menjadi penopang utama kebutuhan informasi bagi masyarakat. Informasi yang  dibutuhkan oleh pelajar, mahasiswa, peneliti, dan masyarakat pada umumnya harus dipenuhi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan “bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa,
perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam”.

Tetapi pada kenyataannya, kebanyakan masyarakat masih memandang sebelah mata akan peran dan fungsi perpustakaan sebagai sarana mencerdaskan bangsa, sekaligus menjadi jendela dunia ilmu pengetahuan. Persepsi masyarakat tentang perpustakaan yang hanya sebuah gedung sebagai tempat penyimpan buku itu perlu dirubah. Masyarakat tidak tahu peran serta fungsi perpustakaan karena kurangnya sosialisasi dan konsolidasi dari pihak perpustakaan maupun pemerintah setempat. Yang lebih memperihatinkan adalah masyarakat yang berada di daerah terpencil atau pelosok desa. Mereka bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang perpustakaan, apalagi memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan informasi.

Kenyataan ini tidak bisa didiamkan, perlu apresiasi dan dukungan dari pemerintah setempat guna mengatasi ketertinggalan masyarakatnya dalam memperoleh berbagai  informasi dan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Kasus di atas tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah setempat yang mempunyai peran sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan masyarakatnya.

Berbanding lurus dengan minimnya apresiasi dari Pemerintah yang melatar belakangi kurang majunya Perpustakaan di Indonesia pada umumnya. Kondisi perpustakaan di Indonesia rata-rata belum memberikan layanan yang optimal, terutama perpustakaan daerah. Dari 491 Kabupaten, baru 444 daerah yang memiliki perpustakaan daerah. Itupun masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal yang paling mendasar adalah kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti SDM, bahan pustaka, dan perangkat lain yang diperlukan di Perpustakaan.  

Kendala-kendala di atas dapat diatasi, andaikan pemerintah mau peduli dan mengalokasikan sebagian dananya untuk kemajuan dan pengembangan perpustakaan di negeri ini. Pasalnya, sering ditemui anggaran belanja APBN/APBD yang banyak digunakan untuk keperluan belanja pegawai. Padahal sesuai yang tertera dalam PP No.38 Tahun 2007 disebutkan “bahwa perpustakaan menjadi urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. Dengan landasan hukum yang sudah jelas seharusnya pemerintah daerah/kota lebih peduli lagi terhadap perpustakaan.

Semestinya masyarakat lebih sadar terhadap fungsi dan manfaat perpustakaan, agar Negara ini tidak berjalan di tempat oleh tersumbatnya ilmu pengetahuan yang tidak menyebar rata. Pada akhirnya, ilmu pengetahuan tidak akan maju dan berkembang jika pemerintah dan masyarakat masih memandang sebelah mata perpustakaan yang merupakan gudang ilmu pengetahuan.